Regulasi Zakat

Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat

1.1 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat  dan UU No 23 Tahun 2011 (Penjelasan)

1.2 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

1.3  inpres003tahun2014.compressed 

1.4 Peraturan BAZNAS No 01 tahun 2014

1.5 Peraturan BAZNAS No 02 tahun 2014

1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

1.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

1.8 Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

1.9 Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat

1.10 Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional

1.11 Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Atau Profesi Tahun 2016

1.12 Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017

1.13 Peraturan BAZNAS No 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota

1.14 Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota

1.15 Peraturan BAZNAS No 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat

1.16 Surat Edaran No 01 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS Provinsi, Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota,Ppimpinan Lembaga Amil Zakat, dan Amil Pelaksana pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Anggota Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden

1.17 Surat Edaran No 02 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah

1.18 Surat Edaran No 03 Tahun 2019 tentang Penyebarluasan 3 (tiga) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional

 

Peraturan Perundang-undangan Kelembagaan BAZNAS

2.1  Keppres No. 8 Tahun 2001

2.2  KMA 118 Thn 2014 Pembentukan BAZNAS Provinsi

2.3  SK BAZNAS kabupaten kota

2.4  Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pengajuan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS (Salinan)

2.5  Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 tentang Pemberian Rekomendasi Pembentukan LAZ

2.6  Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten kota

2.7   Peraturan BAZNAS No. 04 Tahun 2014 – Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS

2.8  SK Presiden No. 66 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota BAZNAS 2015 – 2020

2.9  Keputusan Ketua BAZNAS No 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Zakat

2.10 Perbaznas No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat

2.11 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional

2.12 Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional

2.13 Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011

2.14 Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional

2.15 Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

2.16 Keputusan Presiden Nomor 66/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020

2.17 Keputusan Presiden Nomor 88/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional periode 2015-2020 – Ketua

2.18 Keputusan Presiden Nomor 88/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua Dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional periode 2015-2020 – Wakil Ketua

2.19 Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 010/BAZNAS/X/2015 tentang Komite Persetujuan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Amil Zakat Nasional

2.20 Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 014/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Pembagian Tanggung Jawab Wilayah Kerja Anggota BAZNAS

 

Peraturan Perundang-undangan Zakat Pengurang PKP

3.1  PP RI No. 60 Tahun 2010

3.2  Peraturan DJP No. PER-33 PJ 2011

3.3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan

3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

3.6 Peraturan Dirjen Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebegai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

3.7 Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto